Kekerasan Ekstrem (KE) dan ketegangan antar kelompok agama masih terjadi dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Meski secara umum BNPT menemukan bahwa potensi radikalisme dan terorisme menunjukkan penurunan, akan tetapi kasus-kasus KE dan potensi penyebaran radikalisme masih terjadi. Di antaranya adalah warga Indonesia yang membantu dan berada di Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS, serta masuknya jejaring teroris baru ke Indonesia. Hingga 2021, data BNPT menunjukkan bahwa lebih dari 2.000 WNI berada di daerah konflik baik Suriah, Irak, Filipina, dan Afghanistan. Yang terbaru adalah masuknya jaringan Katiba Tawhid wal Jihad (KTJ) ke Indonesia yang diberitakan masuk ke Indonesia pertengahan April 2023.
Selain itu, peristiwa intoleransi juga masih terjadi, terutama kepada kelompok minoritas. Yang paling banyak diberitakan akhir-akhir ini adalah penutupan patung Bunda Maria di Yogyakarta. Kasus ini masih terjadi di tengah slogan Moderasi Beragama yang digaungkan pemerintah.
Sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menurunkan KE baik pencegahan maupun penanganan. Namun demikian, di sisi lain pemerintah juga melakukan pembubaran terhadap organisasi massa. Beberapa kalangan menilai langkah pembubaran tersebut justru bertentangan dengan prinsip kebebasan berorganisasi dalam demokrasi.
Kasus intoleransi dan diskriminasi yang masih terjadi tersebut juga menyumbang terhadap masih tertahannya Indonesia dalam kategori negara flawed democracy dalam Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh EIU tahun 2022.
Sejauh ini, penelitian tentang KE terutama dilakukan pada pelaku KE untuk dasar program deradikalisasi. Sedangkan penelitian di tingkat publik masuk perlu dilakukan untuk mengetahui sikap publik terhadap KE, termasuk organisasi KE, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap tersebut.
Oleh karena itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei kepada publik secara nasional dan pada wilayah-wilayah tertentu, yakni DKI+Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk mengetahui sikap mereka terhadap KE dan organisasi KE. Survei juga menanyakan tentang faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap dukungan pada KE, di antaranya adalah intoleransi, dukungan pada Syariah, deprivasi relatif, kesalehan, akses media, kontak antaragama, dan dukungan pada demokrasi. Survei juga menanyakan tentang sikap publik terhadap norma gender regresif, serta variabel demografi.
Hasil survei dapat menjadi bahan diskusi dan rujukan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang bergerak untuk mengatasi KE, intoleransi, dan memperjuangkan demokrasi. Delegasi PSBPS UMS yang mengikuti acara ini adalah Hindun Niyatus Sa’adah & Yanuar Ihtiyarso. Paparan survey disampaiakan di Hotel Paragon Surakarta pada 15 Juni 2023.